ACEH NEWS – Rencana pengadaan lampu tenaga surya senilai Rp12 miliar untuk SMA di dinas pendidikan Aceh memantik polemik publik. Sorotan tajam datang dari kalangan akademisi dan pengamat pendidikan yang menilai kebijakan itu mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam menetapkan skala prioritas pembangunan sektor pendidikan.
DR Samsiardi, MA, akademisi dan pengamat pendidikan, menyebut kebijakan ini sebagai bentuk pemborosan ditengah keterpurukan mutu pendidikan Aceh yang dinilai masih memprihatinkan. Menurutnya, realitas di lapangan menunjukkan banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan guru, fasilitas belajar yang minim, serta akses pendidikan yang timpang.
“Ketika mutu pendidikan kita masih jauh tertinggal, menghabiskan Rp12 miliar untuk lampu terasa tidak masuk akal. Ini bukan soal menolak penerangan, tapi soal menempatkan kebutuhan yang paling mendesak sebagai prioritas,” ujar Samsuar, Jumat (25/4/2025).
Ia menekankan bahwa dana sebesar itu seharusnya dapat dimaksimalkan untuk hal-hal yang lebih langsung berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran, seperti program kursus untuk meningkatkan nilai kelulusan UTBK siswa yang masih rendah, pengadaan bahan ajar robotik mendukung pembelajaran STEM, pelatihan guru, atau bantuan pendidikan untuk siswa yatim yang mengalami pemangkasan, atau beasiswa khusus untuk siswa miskin di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
baca juga :Kuliner Berbuka Khas Aceh Bu Rosmalina, Bubur Pedas dan Kanji Rumbi Aceh Jadi Primadona
Samsuardi selaku Ketua Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A) juga mempertanyakan transparansi dan urgensi proyek ini di tengah kondisi pendidikan Aceh yang stagnan. “Penerangan penting, tapi apakah itu yang paling dibutuhkan sekarang? Ketika kesejahteraan guru terabaikan, ruang kelas rusak, siswa tidak punya buku, guru mengajar tanpa alat bantu, lalu kita bicara soal lampu surya senilai belasan miliaran rupiah. “Ini keputusan yang absurd sama mubazirnya dengan pengadaan Rp.7 milyar yang dihamburkan untuk sekedar pengadaan tong sampah di tahun 2025 untuk mengejar proyek “fulus” Pendidikan,” katanya.
Ia mendesak pemerintah aceh khususnyan dinas pendidikan aceh untuk lebih peka terhadap realitas pendidikan di akar rumput dan tidak terjebak pada proyek-proyek yang tidak menyentuh substansi pembelajaran.
“Jangan sampai kebijakan pendidikan justru menjauh dari kebutuhan murid dan guru di lapangan. Anggaran bukan sekadar soal habis, tapi harus berdampak,” tutupnya.
Hingga artikel ini tayang, Media ia belum bisa mendapatkan konfirmasi dengan Kadis Pendidikan Aceh Martunis. Ketika media ini menanyakan kira kira apa urgensinya pengadaam lampu tenaga surya disejumlah sekolah belum ia jawan, tetap masih menunggu jawabannya.(*)
