Gelombang Pengunduran Diri di Pesisir Selatan: Sekda hingga Sejumlah Eselon II Mundur, Isyarat Apa di Balik Layar?
Laporan Padang Panjang– Gelombang pengunduran diri pejabat tinggi pemda yang merebak di sejumlah daerah di Indonesia kini sampai juga ke Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat. Fenomena ini mencuat ke permukaan setelah Sekretaris Kabupaten (Sekda) Pessel, Mawardi Roska, secara terbuka membenarkan telah mengajukan surat pengunduran dirinya pada pekan pertama September 2025.
Pengakuan Sekda Mawardi ini bukanlah sebuah insiden yang berdiri sendiri. Ia justru menjadi puncak gunung es dari sebuah dinamika yang lebih besar di dalam internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pessel. Informasi yang beredar menyebutkan, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pejabat eselon II juga telah menandatangani surat serupa, meskipun jumlah pastinya masih ditutup rapat-rapat oleh pihak berwenang.
Pengakuan Terbuka Sang Sekda
Saat dikonfirmasi via telepon pada Jumat (12/9/2025), Mawardi Roska menyatakan dengan singkat namun jelas. “Benar, itu sudah dilakukan sekitar satu pekan yang lalu. Saya memang mengajukan surat untuk mengundurkan diri, berbeda dengan pejabat eselon II lainnya yang suratnya sudah disiapkan,” ujarnya.
Pernyataan singkatnya itu mengandung dua poin krusial. Pertama, ia mengonfirmasi kebenaran isu yang beredar. Kedua, dan yang paling menarik, ia membuat garis pembeda antara langkahnya dengan pejabat eselon II lain. Kalimat “suratnya sudah disiapkan” untuk pejabat lain mengisyaratkan adanya sebuah mekanisme atau proses terstruktur yang mungkin sedang dijalankan oleh pemerintah daerah, sementara langkahnya bersifat personal dan inisiatif sendiri.

Baca Juga: Suasana Mencekam di Kos-Kosan Padang Saat Razia Dini Hari Tiba-tiba Digelar
Hingga berita ini diturunkan, Wakil Bupati Pessel, Risnaldi Ibrahim, belum memberikan komentar atau tanggapan resmi terkait fenomena pengunduran diri massal ini. Keheningan dari pucuk pimpinan ini justru menambah spekulasi dan pertanyaan publik tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding kantor bupati.
Prosedur Normal atau Gejala Ketidakpuasan?
Menanggapi gemuruh yang terjadi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pessel, Yoski Wandri, berusaha meredam dengan penjelasan yang prosedural dan normatif.
Yoski menegaskan bahwa pengunduran diri pejabat eselon II adalah hal yang lumrah dalam dinamika birokrasi. “Pengunduran diri pejabat eselon II bukan hanya terjadi di Pesisir Selatan. Ini hal yang lazim dan secara administratif diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya, berusaha meletakkan persoalan dalam bingkai normalitas.
Lebih lanjut, Yoski menjelaskan bahwa pengunduran diri biasanya terkait dengan beberapa hal rutin: evaluasi kinerja periodik, rencana mutasi jabatan, atau pembenahan struktur organisasi pemerintah. “Pejabat diberi kesempatan untuk menyatakan sikap, apakah ingin melanjutkan atau tidak. Langkah ini bukan selalu mencerminkan dinamika negatif, melainkan bagian dari manajemen kepegawaian dan pembinaan karir aparatur sipil negara (ASN),” jelasnya.
Penjelasan ini, meski secara teknis benar, terasa seperti membaca dari buku pedoman. Dalam praktiknya, gelombang pengunduran diri yang melibatkan Sekda—yang merupakan jabatan karir tertinggi di daerah dan ujung tombak koordinasi seluruh OPD—jarang terjadi tanpa alasan yang signifikan.
Membaca Dibalik Retorika Birokrasi
Para pengamat politik dan birokrasi lokal biasanya membaca fenomena seperti ini dalam beberapa kemungkinan sudut pandang:
-
Reshuffle Besar-besaran: Kemungkinan terdekat adalah akan adanya perombakan (reshuffle) besar-besaran terhadap jabatan eselon II. Pejabat yang merasa akan digeser atau tidak lagi dipercaya memilih untuk mundur terlebih dahulu secara terhormat, alih-alih menunggu surat pemberhentian. Langkah “surat sudah disiapkan” untuk eselon II lain menguatkan dugaan ini.
-
Dinamika Politik Pasca-Pilkada: Sebagai daerah yang baru saja menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sangat wajar terjadi penyesuaian peta kekuasaan. Pejabat lama yang tidak sejalan dengan visi politik kepemimpinan baru atau yang berasal dari jaringan politik berbeda seringkali memilih untuk mengundurkan diri.
-
Protes atau Ketidaknyamanan: Meski sulit dibuktikan, tidak dapat dipungkiri bahwa pengunduran diri kolektif bisa menjadi bentuk protes halus terhadap kebijakan, kepemimpinan, atau atmosfer kerja yang dirasa tidak kondusif. Mundurnya seorang Sekda, yang seharusnya menjadi mitra utama Bupati, adalah alarm yang serius.
-
Perpindahan ke Sektor Lain: Beberapa pejabat mungkin telah mendapatkan peluang karir yang lebih baik di sektor swasta, BUMN, atau bahkan di pemerintahan pusat, sehingga memutuskan untuk mengundurkan diri.
Apa Dampaknya bagi Pessel?
Kekosongan atau ketidakstabilan di jajaran pimpinan tertinggi birokrasi dapat berimbas pada pelayanan publik. Proses pengambilan keputusan, percepatan proyek pembangunan, dan koordinasi antardinas berpotensi mengalami kelambatan.
Masyarakat Pessel tentu berharap bahwa dinamika internal ini tidak mengganggu komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan mereka, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Menunggu Kejelasan dari Pucuk Pimpinan
Publik sekarang menanti kejelasan. Penjelasan normatif dari BKPSDM tidak cukup untuk meredam rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Semua mata kini tertuju pada Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan.
Pernyataan resmi dari pimpinan daerah yang menjelaskan dengan transparan alasan di balik gelombang pengunduran diri ini, serta langkah-langkah antisipasi untuk memastikan stabilitas birokrasi dan kelancaran pelayanan publik, sangat dinantikan. Keheningan yang terlalu lama hanya akan memupuk rumor dan spekulasi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Pengunduran diri adalah hak setiap pejabat, namun ketika dilakukan secara beruntun oleh pejabat kunci, itu bukan lagi sekadar urusan personal, melainkan sebuah pesan politik dan birokrasi yang perlu dibaca dan dijawab dengan bijak oleh pimpinan tertinggi di Pesisir Selatan.





